Syarat & Ketentuan

1. Tentang Layanan

SafeDomain.id adalah platform monitoring domain yang membantu pemilik website memantau apakah domain mereka terdeteksi dalam database pemblokiran ISP Indonesia (TrustPositif Komdigi, Nawala, dan ISP lainnya). SafeDomain bukan alat untuk mengakses atau mem-bypass konten yang diblokir.

2. Penggunaan yang Diizinkan

Layanan ini diperuntukkan bagi pemilik domain yang sah — termasuk pemilik bisnis online, digital marketer, developer, dan agensi digital — yang ingin memantau status domain milik mereka sendiri atau klien mereka secara legitim.

3. Penggunaan yang Dilarang

Pengguna dilarang menggunakan SafeDomain untuk:

• Memfasilitasi situs yang melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia
• Membantu distribusi konten ilegal (perjudian online, pornografi, penipuan, dll)
• Menggunakan layanan ini, dengan cara apa pun, untuk menghindari atau mengelakkan pemblokiran atas konten ilegal
• Melakukan scraping atau penyalahgunaan API layanan ini

4. Tanggung Jawab Pengguna

Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas domain yang didaftarkan dan tujuan penggunaannya. SafeDomain.id tidak bertanggung jawab atas konten atau aktivitas yang terkait dengan domain yang dipantau oleh pengguna.

5. Pembayaran & Langganan

Paket berbayar (Pro, Agency) ditagih sesuai periode berlangganan yang dipilih. Pembayaran pertama dilindungi garansi 7 hari uang kembali; setelah masa garansi, tidak ada pengembalian dana untuk periode yang sudah berjalan. SafeDomain berhak mengubah harga dengan pemberitahuan minimal 7 hari sebelumnya.

6. Ketersediaan Layanan

SafeDomain berupaya menjaga uptime 99%, namun tidak menjamin layanan bebas gangguan sepenuhnya. Pemeliharaan terjadwal akan diinformasikan melalui bot Telegram.

7. Penghentian Layanan

SafeDomain berhak menangguhkan atau menghentikan akun yang melanggar syarat & ketentuan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

8. Perubahan Syarat & Ketentuan

Syarat & ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu. Perubahan signifikan akan diinformasikan melalui bot Telegram. Penggunaan layanan setelah perubahan dianggap sebagai persetujuan terhadap syarat baru.

9. Hukum yang Berlaku

Syarat & ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Segala sengketa diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.